Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Lingkungan (HREDD)

Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Lingkungan (HREDD) adalah proses terstruktur yang membantu perusahaan mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mengatasi dampak hak asasi manusia dan risiko lingkungan dalam operasi dan rantai pasokan mereka. Hal ini penting untuk memungkinkan kepatuhan terhadap peraturan, melindungi reputasi, dan membangun ketahanan jangka panjang. 

Kerangka kerja peraturan utama yang berkaitan dengan HREDD termasuk, namun tidak terbatas pada:

• Petunjuk Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan Uni Eropa (CSDDD) - Mengharuskan perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik manajemen risiko hak asasi manusia dan lingkungan yang kuat di seluruh rantai nilai mereka.
• Petunjuk Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan Uni Eropa (CSRD) - Mengamanatkan pelaporan yang transparan mengenai dampak keberlanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan.
• French Duty of Vigilance Law (2017) – Mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk membuat rencana kewaspadaan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.
• German Supply Chain Act (LkSG) (2021) – Mengharuskan perusahaan untuk memastikan hak asasi manusia dan standar lingkungan ditegakkan di seluruh rantai pasokan mereka.
• Norwegian Transparency Act (2021) – Mewajibkan perusahaan untuk melakukan uji tuntas untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.
• UK Modern Slavery Act – Mengharuskan perusahaan untuk melaporkan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah perbudakan modern dalam operasi dan rantai pasok mereka.
• US Uyghur Forced Labour Prevention Act (UFLPA) – Melarang impor barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa dari wilayah Xinjiang, Tiongkok. 
• Undang-undang Swiss tentang Uji Tuntas dan Transparansi – Mengharuskan perusahaan untuk melakukan uji tuntas terkait apa yang disebut sebagai mineral konflik dan pekerja anak.

Harap dicatat: Ini bukanlah daftar yang lengkap. Peraturan terkait HREDD berkembang dengan cepat, dengan undang-undang baru atau revisi yang sedang dibahas di beberapa yurisdiksi di seluruh dunia. Banyak undang-undang yang secara eksplisit maupun implisit mewajibkan penyelarasan dengan prinsip-prinsip HREDD. 

Pendekatan berbasis risiko dan berorientasi pada tindakan terhadap dampak sosial dan lingkungan membantu bisnis membangun ketahanan jangka panjang dengan 

• Mengantisipasi dan memitigasi gangguan rantai pasokan, mengurangi risiko operasional, dan memperkuat kelangsungan bisnis.
• Menghindari risiko keuangan yang terkait dengan denda peraturan, kewajiban hukum, dan klaim kompensasi atas pelanggaran hak asasi manusia atau lingkungan.
• Memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat sekitar, masyarakat sipil, dan karyawan, meningkatkan stabilitas bisnis jangka panjang dan izin (sosial) untuk beroperasi.  
• Mengantisipasi perubahan peraturan dan mendukung kepatuhan terhadap undang-undang uji tuntas yang terus berkembang, serta memastikan implementasi yang efisien.
• Memperkuat kepercayaan investor dengan menunjukkan manajemen risiko yang bertanggung jawab dan praktik bisnis yang beretika.
• Melindungi reputasi merek dengan secara proaktif menangani risiko hak asasi manusia dan lingkungan sebelum risiko tersebut meningkat.
• Mempertahankan talenta dalam operasi langsung dan rantai pasokan dengan mendorong kondisi kerja yang adil dan praktik pengadaan yang bertanggung jawab.

Strategi Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Lingkungan (HREDD) yang kuat mengikuti siklus yang terstruktur: 

• Menanamkan tanggung jawab - Mengintegrasikan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan ke dalam kebijakan, tata kelola, dan sistem manajemen perusahaan. 
• Identifikasi dan penilaian risiko - Memetakan dan menilai risiko HAM dan lingkungan yang potensial dan aktual di seluruh rantai nilai, termasuk pemasok yang lebih dalam.
• Pencegahan dan mitigasi - Menerapkan strategi yang ditargetkan untuk mencegah, mengurangi, dan memitigasi risiko yang teridentifikasi melalui kebijakan, pelibatan pemasok, dan peningkatan operasional.
• Keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan - Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak, pemegang hak, dan kelompok industri sembari memastikan akses terhadap mekanisme pengaduan dan alat bantu suara pekerja.
• Pemantauan dan pelacakan yang sedang berlangsung - Terus memantau, melacak, dan mengevaluasi efektivitas upaya uji tuntas, beradaptasi dengan perubahan peraturan dan pergeseran bisnis.
• Remediasi dan akses terhadap pemulihan - Memastikan bahwa individu dan masyarakat yang terkena dampak memiliki akses terhadap remediasi jika terjadi kerusakan.
• Pelaporan dan komunikasi yang transparan - Mengungkapkan upaya uji tuntas, risiko, dan tindakan mitigasi sesuai dengan persyaratan peraturan dan harapan pemangku kepentingan. 

Meskipun perusahaan besar sering kali menghadapi persyaratan peraturan yang lebih ketat, Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Lingkungan (HREDD) tetap relevan untuk bisnis dari semua ukuran. Hal ini membantu UKM mengidentifikasi dan mengelola risiko, memperkuat hubungan dengan pemasok, memenuhi ekspektasi hukum dan pelanggan, serta meningkatkan ketahanan jangka panjang dalam lingkungan bisnis yang bertanggung jawab. 

Analisis data canggih dan alat bantu digital, seperti platform EiQ LRQA, membantu perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko hak asasi manusia dan lingkungan secara real time. Alat-alat ini meningkatkan kemampuan penelusuran, memperkuat akurasi penilaian risiko, dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan - elemen kunci dari strategi HREDD yang efektif. 

Banyak investor memprioritaskan faktor sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang menerapkan HREDD yang efektif cenderung: 

• Memperoleh kepercayaan investasi yang lebih tinggi dengan menunjukkan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
• Mengurangi biaya yang terkait dengan denda peraturan, tantangan hukum, dan gangguan rantai pasokan.
• Memperoleh keunggulan kompetitif dengan menyelaraskan diri dengan permintaan konsumen dan bisnis yang terus meningkat akan produk yang etis dan berkelanjutan. 

Untuk wawasan lebih lanjut, baca pernyataan bersama investor baru-baru ini yang mendesak para pembuat kebijakan untuk melindungi integritas peraturan keberlanjutan. 

LRQA menyediakan berbagai layanan untuk membantu perusahaan menerapkan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Lingkungan (HREDD) yang efektif sesuai dengan peraturan global dan praktik terbaik. Kami berada di posisi yang tepat untuk mendukung organisasi Anda di setiap tahap siklus HREDD, dengan menawarkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif yang dapat mencakup:

1. Identifikasi & Penilaian Risiko 

• Identifikasi dan prioritas risiko - Mengidentifikasi dan membantu Anda memahami dampak hak asasi manusia dan lingkungan yang paling menonjol, kepatuhan terhadap peraturan, dan praktik-praktik terbaik.
• Data dan Analisis (EiQ) - Pemantauan rantai pasokan secara real-time untuk mendeteksi dan menilai risiko ESG. 
• Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia (HRIA) - Penilaian mendalam untuk memperkuat pemahaman dan respons terhadap risiko keberlanjutan prioritas.

2. Pencegahan, mitigasi dan program

• Mengatasi dampak lingkungan dan sosial - Pengembangan Rencana Aksi (Korektif) untuk operasi sendiri, anak perusahaan dan pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang memadai.  
• Dukungan implementasi dan pengembangan kapasitas - Bekerja sama dengan dan meningkatkan keterampilan tim yang relevan untuk menerapkan respons risiko yang efektif. 
• Audit Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan penilaian pemasok - Termasuk SMETA, ISO 20400 dan penilaian mandiri pemasok yang disesuaikan (SAQ) untuk memungkinkan pengadaan yang bertanggung jawab dan kepatuhan. 

3. Keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan 

• Keterlibatan Pemangku Kepentingan - Pemetaan dan penentuan prioritas pemangku kepentingan, serta perencanaan dan keterlibatan yang berarti untuk mendukung HREDD.   
• Solusi Pengaduan - Dukungan untuk membangun dan mengelola mekanisme pengaduan yang efektif dan alat bantu suara pekerja. 

4. Pemantauan dan pelacakan 

• Dokumentasi - Dukungan untuk dokumentasi proses HREDD serta peran dan tanggung jawab. 
• Pemantauan risiko yang sedang berlangsung - Melalui audit, penilaian, dan wawasan data real-time dari EiQ. 

5. Pengungkapan informasi

• Pengembangan konsep untuk pelaporan yang berdiri sendiri atau terintegrasi, definisi dan pembuatan konten, serta memungkinkan kepatuhan terhadap standar dan peraturan eksternal 
• Pedoman Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CSDD) dan Pedoman Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan (CSRD). https://www.lrqa.com/id-id/materi/menghubungkan-csrd-dan-csddd/

6. Strategi  

• Kebijakan dan tata kelola - Peninjauan dan pembaruan kebijakan terkait HREDD perusahaan dan desain tata kelola yang jelas dan efektif untuk HREDD. 
• Analisis kesenjangan dan tolok ukur - Analisis kesenjangan dan tolok ukur praktik saat ini terhadap kerangka kerja, standar, dan praktik terbaik yang relevan, yang menjadi dasar pengembangan peta jalan.  
• Pengembangan strategi - Identifikasi prioritas hak asasi manusia dan lingkungan, pengembangan peta jalan, dan keterlibatan tingkat senior. 

Keahlian LRQA membantu perusahaan mengidentifikasi risiko, menerapkan strategi mitigasi yang efektif, melibatkan para pemangku kepentingan, dan menavigasi kerangka kerja peraturan yang terus berkembang. Apa pun kebutuhan HREDD Anda, kami siap membantu Anda di mana pun Anda berada dan mendukung Anda di sepanjang perjalanan Anda. 

Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana kami dapat membantu Anda. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, menjajaki peluang untuk bekerja sama dengan kami, atau mendiskusikan tantangan tertentu, kami akan dengan senang hati mendengarnya. 

Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Lingkungan (HREDD) harus menjadi proses yang berkelanjutan, bukan hanya sekali saja. Perusahaan harus secara teratur meninjau dan memperbarui strategi mereka untuk memastikan strategi tersebut tetap efektif dan selaras dengan kebutuhan yang terus berkembang. Faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan meliputi: 

• Perubahan dalam persyaratan peraturan - Beradaptasi dengan pembaruan dalam undang-undang seperti CSDDD, CSRD, dan peraturan uji tuntas nasional.
• Risiko yang muncul dalam rantai nilai - Mengatasi risiko hak asasi manusia dan lingkungan yang baru, termasuk tantangan geopolitik dan pergeseran lanskap industri.
• Pergeseran dalam operasi bisnis - Mengintegrasikan HREDD ke dalam merger, akuisisi, dan ekspansi pasar.
• Efektivitas tindakan pencegahan dan mitigasi - Secara terus menerus memantau dan menilai upaya pengurangan dampak negatif melalui audit, mekanisme pengaduan, dan wawasan berbasis data. 

Peninjauan rutin memastikan perusahaan dapat secara proaktif mengelola risiko, menegakkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan menjaga kepatuhan terhadap kewajiban uji tuntas yang terus berkembang.